Sragen, Respon86.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng nama UPPD KB Samsat Sragen. Alih-alih memberikan pelayanan yang mudah dan transparan, sejumlah oknum diduga memanfaatkan celah birokrasi untuk meraup keuntungan pribadi melalui praktik percaloan dan permintaan biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
Seorang warga berinisial S mengaku diminta membayar tambahan sebesar Rp250 ribu saat mengurus penggantian pelat kendaraan karena tidak dapat menunjukkan KTP asli pemilik kendaraan.
“Awalnya saya urus sendiri, tapi tidak bisa diproses karena kurang KTP asli atas nama. Petugas malah menyarankan untuk balik nama kendaraan. Lalu ada oknum calo yang menghampiri dan menawarkan bantuan dengan biaya tambahan agar lebih cepat. Akhirnya saya pakai jasa calo,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa pengurusan mandiri justru dipersulit, sementara proses melalui calo berjalan mulus tanpa kendala.
“Saya heran, ngurus sendiri tidak bisa, tapi lewat calo langsung lancar. Ada apa? Sesakti itukah calo di Samsat?” tambahnya.
Hasil penelusuran lapangan menunjukkan aktivitas mencurigakan berupa transaksi tunai di area parkir Samsat. Polanya berulang dan berlangsung secara terbuka. Warga yang tampak kebingungan atau membutuhkan proses cepat langsung dihampiri individu yang menawarkan “bantuan memperlancar” dengan imbalan uang tanpa kwitansi resmi.
Beberapa orang yang diduga sebagai calo juga terlihat bebas keluar masuk ruang pelayanan sambil membawa tumpukan berkas. Mereka tidak mengikuti antrean seperti pemohon umum, bahkan tampak berkomunikasi dengan petugas tertentu. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya jalur koordinasi antara calo dan oknum internal.
“Setiap ke Samsat, pasti ada saja yang menawarkan jalur cepat dengan biaya tambahan. Tarifnya macam-macam, sudah seperti praktik biasa di sini. Sementara warga yang mengurus sendiri malah dipersulit,” kata D, seorang pedagang yang rutin mengurus pajak kendaraan usahanya.
Sejumlah warga menduga kelancaran para calo tidak lepas dari adanya oknum internal yang memberikan akses istimewa, sehingga proses pengurusan dokumen dapat dipercepat tanpa hambatan.
Setelah berita ini ditayangkan, Redaksi Respon86.id akan berkoordinasi dengan Kapolres Sragen, Bapenda, dan Satgas Saber Pungli agar segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan, memperketat pengawasan, menindak para calo serta oknum internal yang diduga terlibat, dan memastikan layanan publik kembali berjalan sesuai aturan tanpa pungutan liar.
Red