Wonogiri, Respon86.id — Janji pelayanan cepat, mudah, dan transparan di Satpas Polres Wonogiri ternyata jauh dari kenyataan. Di balik meja pelayanan resmi, praktik calo dan pungutan liar (pungli) masih marak terjadi. Masyarakat dibuat frustrasi dengan sistem yang seolah dibiarkan kotor — bahkan ada dugaan kuat permainan ini telah berlangsung lama dan terstruktur.
Warga yang datang dengan niat mengurus SIM secara mandiri justru kerap dipersulit. Sebaliknya, mereka yang menempuh “jalur khusus” melalui perantara atau oknum tertentu bisa menyelesaikan urusan dengan cepat — asal bersedia membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
Fenomena ini memaksa masyarakat terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama memberatkan:
1. Mengurus SIM secara resmi dengan proses panjang, berliku, dan berisiko gagal.
2. Membayar calo dengan biaya jauh lebih mahal namun dijanjikan proses instan.
Salah satu pemohon, R (29) asal Duren, mengaku sudah dua kali gagal ujian praktik SIM C. Setelah kegagalannya, ia didatangi seseorang yang menawarkan “jalan pintas” dengan biaya Rp600 ribu.
“Kalau resmi kan cuma Rp100 ribu. Saya bingung, tapi karena butuh cepat akhirnya terpaksa ikut jalur itu,” ungkap R, Kamis (2/10/2025).
Kesaksian serupa datang dari M (41), pedagang asal Jatipurno, Ia memilih menggunakan jasa calo ketimbang mengurus sendiri.
“Kalau ikut prosedur resmi katanya ribet dan bisa gagal ujian. Tapi kalau pakai orang dalam, pasti jadi tapi bayarnya lebih, tapi cepat,” katanya.
Padahal, biaya penerbitan SIM sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Polri. Fakta di lapangan menunjukkan selisih mencolok antara tarif resmi dan biaya calo yang bisa mencapai lima hingga enam kali lipat lebih tinggi. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum aparat.
Redaksi Respon86.id akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kapolres Wonogiri dan Satgas Saber Pungli, guna meminta klarifikasi dan tindakan nyata atas temuan ini.
Masyarakat Wonogiri berhak mendapatkan layanan publik yang bersih, adil, dan transparan. Kini saatnya Polres Wonogiri membuktikan keseriusannya memberantas praktik pungli dan calo. Jika tidak, keresahan publik yang dibiarkan berlarut-larut akan berubah menjadi ketidakpercayaan permanen terhadap institusi kepolisian itu sendiri.
Tim Red